SANGIHE, TALAUD, SITARO
SITARO MILIKI BANDARA PIHISE
Manado – Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil mengatakan Pembangunan bandara Pihise di Desa Balirangen Kecamatan Sitimsel Kabupaten Kepulauan Sitaro, nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Sitaro bila nantinya akan siap beroperasi.
“Pembangunan bandara Pihise nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Sitaro dalam rangka pengembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan di wilayah kepulauan khususnya kabupaten Kepulauan Sitaro dimasa yang akan datang ujar Putra Nusa Utara usai memantau pengerjaan pembangunan bandara tersebut.
Sementara Kadis Hubkominfo Sulut Drs Joy Oroh mengatakan sejak tahun 2013 sampai 2014 sementara dalam pekerjaan pematangan lahan . Sedangkan pada tahun 2015 nanti pembangunan bandara ini sudah akan masuk pada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi runway panjangnya 1200 x 30 meter dengan menggunakan sumber dana APBN 2014 sebesar 60 M, tandas Oroh.
JELANG PILPRES, SIKAP POLITIK SWM MASIH KABUR
Melonguane – Sejauh ini sejumlah elit politik di Talaud banyak bertanya-tanya tentang soal sikap politik Sri Wahyumi Manalip (SWM), menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.
Pasalnya, bupati pilihan rakyat pada pilkada Talaud 9 Desember 2013 lalu itu, sampai sekarang belum menyatakan sikapnya yang jelas terkait dukunganya terhadap salah satu capres dan cawapres.
Namun, bila merujuk pada penyampaian oleh jubir pribadinya Maxi Sarunduitan kepada beritamanado waktu lalu bahwa ibu SWM sendiri, lebih mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Menurutnya, melalui pilkada Talaud lalu, SWM di usung oleh partai Gerinda. Jadi tidak mungkin bunda (SWM) akan menghianati partai yang telah berjasa pada dirinya,”ungkapnya.
Pihak SWM sendiri, sampai sekarang ini belum terhubungi meski beberapa kali pihak beritamanado hendak mengkonfirmasi lewat telepon atau sms, namun belum ada jabawan dari beliau,”(Hendra).
Pihak SWM sendiri, sampai sekarang ini belum terhubungi meski beberapa kali pihak beritamanado hendak mengkonfirmasi lewat telepon atau sms, namun belum ada jabawan dari beliau,”(Hendra).
EMPAT SKPD SAGIHE RAPOR MERAH
Tahuna – Pemerintah Kabupaten Sangihe mendapatkan rangking empat dalam penyerapan anggaran se-kabupaten/kota se Provinsi Sulut. Ini merupakan hasil penilaian dari Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Sulut
“Walaupun masuk rengking 4 terbaik namun, masih ada 4 SKPD yang realisasi anggaranya masih rendah,” kata Sekretaris Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ir Willy Kumentas kepada beritamanado.com (19/6/2014) via seluler.
Dikatakan Sekkab, bagi empat SKPD yang memiliki rapot merah agar memacu kegiatannya sehingga pada reasliasi anggaran semester berikutnya sudah tidak mendapatkan rapot merah lagi. ”Saya sudah ingatkan kepada empat SKPD yang memiliki rapot merah agar memacu kegiatannya,” tegasnya.
Dirinya juga, menghimbau kepada pimpinan SKPD yang memiliki paket pekerjaan fisik agar segera melakukan pelelangan paket pekerjaan, mengingat waktu sudah pendek. Sebab tanggal 8 Desember semua paket harus rampung baik fisik maupun administrasinya.
“Diingatkan kepada SKPD untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan aturan, karena berdasarkan surat penegasan bupati bulan Juli semua paket pekerjaan sudah di lelang,” tutup lelaki pengemar Tim Spanyol tersebut.(gun)
AKHIR MASA JABATAN DEWAN TALAUD JARANG MASUK KANTOR
Melonguane – Belakangan ini, aktivitas di sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mulai menurun. Menyusul para anggota DPRD, disinyalir mulai jarang masuk kantor. Bahkan ada yang datang, tapi hanya satu atau dua orang saja. Itu pun datang tapi mereka tidak lama-lama di kantor.
Menyikapi hal tersebut, salah satu tokoh muda Talaud Yahya Alotia kepada beritamanado, menegaskan bahwa seharusnya mengakhiri masa tugas sebagai wakil rakyat, para anggota DPRD Talaud itu harus menunjukan sikap simpati kepada rakyat.
“Kasiang rakyat sudah memberikan kepercayaan selama lima tahun, kemudian diakhir masa jabatan, mereka (anggota dewan) mulai mengabaikan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat,”tegasnya.
Menurutnya, jabatan anggota DPRD itu adalah pengabdian kepada rakyat. Bukan untuk mencari kehormatan atau keuntungan. Kalau ada anggota DPRD kita barangkali berpikiran seperti itu, apa jadinya rakyat Talaud,”ujarnya.
Ia pun menilai selama lima tahun menjabat anggota DPRD, para wakil rakyat kita dianggap gagal untuk membangun daerah ini. Salah satunya ketidak mampuan membangun kemitraan yang baik dengan pihak eksekutif.
“Akhirnya banyak program untuk pembangunan daerah tidak terlaksana. DPRD lebih banyak menunjukan sikap arogansinya ketimbang membangun kerjasama yang dengan pihak eksekutif,”tandasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Talaud Justes Lindo. Dikatakanya, sudah menjadi kebiasan bagi wakil rakyat kita jarang masuk kantor. Apalagi menjelang akhir masa jabatan, DPRD lebih banyak keluar perjalanan dinas. Tugas pokok sebagai wakil rakyat terabaikan.
“Hanya disayangkan sekembalinya dari perjalananya, tidak ada prestasi yang nampak untuk dilakukan kepada rakyat Talaud,”kuncinya. (hendra).
“Hanya disayangkan sekembalinya dari perjalananya, tidak ada prestasi yang nampak untuk dilakukan kepada rakyat Talaud,”kuncinya. (hendra).
HUT KE-12 TAHUN, PEMKAB TALAUD TAMPILKAN KEARIFAN LOKAL
Melonguane – Persiapan pelaksanaan HUT ke-12 tahun Kabupaten Kepulauan Talaud, hingga kini terus dimatangkan. Kepala bagian (Kabag) Humas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Talaud Oni Maliatja SIP MSi saat dikonfirmasi beritamanado, Kamis (19/6) mengatakan sejauh ini panitia pelaksana kegiatan HUT daerah, terus mematangkan segala persiapanya.
Bahkan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lewat HUT daerah nanti akan menampilkan sejumlah budaya kearifan lokal. “Tujuanya untuk menggali kembali nilai-nilai budaya yang selama ini mulai ditinggalkan oleh warga Talaud,”ujarnya.
Dengan demikian, kata Maliatja, nilai-nilai budaya Talaud yang selama ini mulai tertinggalkan, akan di hidupkan kembali untuk menjadi kekayaan daerah Kabupaten Talaud,”kuncinya. (hendra).
Bahkan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lewat HUT daerah nanti akan menampilkan sejumlah budaya kearifan lokal. “Tujuanya untuk menggali kembali nilai-nilai budaya yang selama ini mulai ditinggalkan oleh warga Talaud,”ujarnya.
Dengan demikian, kata Maliatja, nilai-nilai budaya Talaud yang selama ini mulai tertinggalkan, akan di hidupkan kembali untuk menjadi kekayaan daerah Kabupaten Talaud,”kuncinya. (hendra).
TERKAIT LHP BPK, TALAUD DI KRITIK KINERJA HUMAS PEMKAB
Melonguane – Jika sejumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sebagian daerah akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK), terkait pengelolaan keuangan APBD tahun anggaran 2013, untuk Kabupaten Talaud sendiri hingga kini masih kabur.
Bahkan ketika di konfirmasi kebagian humas Pemkab Talaud, mereka pun enggan mengomentari. “Mohon konfirmasi langsung sama pak inqspektur, kalau jadwal penyerahan hasil pemeriksaan BPK kapan, karena biasanya ada jadwal penyerahan yang disampaikan oleh BPK ke pemkab Talaud via inspektorat daerah,”ujar Oni Maliatja SIP MSi kepada beritamanado Jumat, (20/6) melalui sms via selulernya.
Sayang, kepala Inspektorat Talaud sendiri Max Binilang SH ME hingga berita ini diturunkan belum terhubungi. Padahal, warga Talaud saat ini begitu menantikan adanya LHP BPK tersebut. Karena masyarakat ingin mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Apakah ada kemajuan untuk daerah ini atau tidak.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Laskar Merah Putih Talaud Markus Tuisan mengatakan sebaiknya pihak humas itu harus proaktif. Jangan cuma diam ditempat.”Humas itu kan fungsinya selain mempublikasikan kegiatan pemkab, juga melakukan konfirmasi berita kepada SKPD atau badan dinas yang lain untuk kebutuhan publikasi wartawan ke media.
Saya melihat, humas pemkab Talaud tidak profesional dalam menjalankan fungsinya,”kritik Tuisan. Bahkan Tuisan sendiri meminta supaya bagian humasan di pemkab Talaud itu perlu ditata kembali. Karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diharapkan,”tandasnya. (hendra).
SANGIHE RAIH OPINI WDP DARI BPK?
Tahuna –Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK), pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sangihe selang tahun anggaran 2013 akan diserahkan, Jumat (20/6/2014) sekitar pukul 15.00 Wita. Dan akan diterima lansung Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Drs Hironimus Rompas Makagansa.
Hal ini dibenarkan Kabag Humas Sektda Sangihe, Ellenita Kapal SE MSi kepada beritamanado, Kamis (19/6/2014). “Ia besok sore pak bupati akan menerima LHP BPK,” tutur Kapal.
Sesuai dengan informasi yang berkembang dan diprediksi Kabupaten Sangihe akan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Inpektorat Sangihe, Imanuel Makahanap ketika dihubungi mengatakan dirinya belum berani berspekulai dengan hasil pemeriksaan BPK, namun dirinya mengatakan tentang penyebab diskleimer tahun sebelumnya dengan kesalahn administrasi mencapai hampi Rp 1 triliun, kini sudah teratasi, untuk ini di TA 2013 ada titik terang untuk peningkatan.
”Kami tidak berspekulasi dan mendahului pengumuman dari BPK sendiri, nantilah tunggu hasilnya dari BPK RI sendiri,” ujar Makahanap.
Kadis PPKAD Sangihe, Tadjudin Sainkadir ketika mintai keterangan menyatakan pemerintah daerah lewat keseriusan bupati dan wakil bupati, sehingga memacu beberapa instansi terkait untuk bekerja mengejar target menghindari diskleimer ke tiga.
“Kami sudah bekerja secara marathon, dan hasilnya ada peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan ini juga memicu semua yang terlibat dalam pengelolaan keuanganh daerah lebih memperketat pengelolaan keuangan masing-masing SKPD,” tegas Sainkadir. (gun)
PEKAN DEPAN KTNA TALAUD GELAR PELATIHAN PETANI DAN NELAYAN
Melonguane – Pasca mengikuti pekan nasional (penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se Indonesia di Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu, kini KTNA Talaud, pekan depan akan mengadakan kegiatan pelatihan bagi para petani dan nelayan di daerah ini.
Menurut penjelasan Ketua KTNA Kabupaten Talaud Herkanus Tumbal S.Sos kepada beritamanado, Kamis (19/6) bahwa kegiatan pelatihan itu merupakan tindak lanjut dari penas KTNA waktu lalu di Malang Jatim.
“Melalui pelatihan itu, nantinya para petani dan nelayan akan diperkenalkan dengan materi untuk bagaimana menjadi petani dan nelayan yang produktif,”ujar Tumbal. Dikatakanya, pengalaman dan pengetahuan yang di peroleh selama mengikuti penas KTNA bersakala nasional itu, akan diberbagi dengan saudara-saudara petani dan nelayan di Talaud.”Agar mereka juga kedepan bisa menjadi petani dan nelayan yang berhasil,”tandasnya. (hendra).
